Landasan hukum utama terkait penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 28 ayat (2) UU ITE dengan tegas melarang setiap orang menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Pelanggar pasal ini dapat diancam pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp 1 miliar.

Selain itu, Pasal 45A ayat (2) UU ITE mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp 1 miliar. Untuk kasus ujaran kebencian yang lebih berat, pelaku juga dapat dijerat dengan Pasal 156 dan 157 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa atau golongan tertentu dengan ancaman pidana hingga 4 tahun penjara.

Kebijakan hukum tidak hanya berhenti pada ancaman pidana. Pelaku juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa pemblokiran konten oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok juga memiliki kebijakan internal yang akan menonaktifkan akun yang terbukti menyebarkan konten kebencian atau hoaks. Dengan demikian, pelaku tidak hanya berurusan dengan hukum negara, tetapi juga kehilangan akses ke ruang digital.

Meskipun sanksi sudah tegas, penegakan hukum masih menghadapi tantangan, seperti sulitnya melacak pelaku yang menggunakan akun palsu dan cepatnya penyebaran informasi sebelum bisa diblokir. Karena itu, peran aktif masyarakat sangat diperlukan untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Masyarakat juga diimbau untuk melaporkan konten mencurigakan ke aparat berwenang. Edukasi literasi digital menjadi kunci utama agar setiap pengguna media sosial lebih bijak dan bertanggung jawab dalam berbagi informasi.

Akta notaris adalah dokumen otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, yaitu notaris atau PPAT. Keotentikan akta ini memberikan kekuatan pembuktian sempurna di mata hukum. Artinya, jika terjadi sengketa di kemudian hari, akta tersebut menjadi alat bukti yang sah dan kuat di pengadilan. Tanpa akta, pembeli kesulitan membuktikan kepemilikan sah atas tanah yang telah dibeli, sementara penjual juga berisiko dituntut karena dianggap belum menyerahkan hak secara resmi.

Salah satu masalah yang sering muncul adalah sengketa batas tanah. Dalam akta notaris, batas-batas tanah diuraikan secara jelas dan terukur berdasarkan sertifikat tanah yang ada. Hal ini mencegah klaim sepihak dari pihak ketiga yang mengaku memiliki sebagian tanah tersebut. Selain itu, akta notaris juga memastikan bahwa tanah yang diperjualbelikan benar-benar milik penjual dan tidak dalam sengketa, tidak dijaminkan, serta tidak bermasalah secara hukum. Notaris wajib melakukan pengecekan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional sebelum akta dibuat.

Proses pembuatan akta notaris juga memberikan kepastian mengenai harga, waktu serah terima, dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan adanya akta, tidak ada lagi kesepakatan lisan yang sulit dibuktikan. Apabila salah satu pihak ingkar janji, akta dapat dijadikan dasar untuk menuntut secara hukum. Hal ini memberikan rasa aman dan kepastian yang tidak bisa diberikan oleh perjanjian di bawah tangan.

Meskipun biaya pembuatan akta notaris terasa mahal bagi sebagian orang, biaya tersebut jauh lebih kecil dibandingkan kerugian akibat sengketa tanah yang berkepanjangan. Sengketa pertanahan sering kali memakan waktu bertahun-tahun, biaya pengacara yang besar, dan bahkan merusak hubungan antar keluarga atau tetangga. Oleh karena itu, setiap transaksi jual beli tanah sebaiknya selalu melibatkan notaris atau PPAT. Ini adalah investasi kecil untuk perlindungan hukum jangka panjang yang tak ternilai harganya.